“Birokrasi adalah motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi kunci bagi pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas,” tegas Agus.
KUPANG, MEDIASINTT.COM – Berdasarkan hasil evaluasi mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ) 2025, Undana berhasil memperbaiki berbagai instrumen layanan informasi sehingg selama dua tahun terakhir Undana mendapat menilaian yang positif berdasarkan sorotan public.
Pembenahan ini mencakup pemutakhiran Daftar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dari tingkat Universitas sampai Unit-unit kerja hingga penyajian laporan realisasi kinerja dan laporan keuangan yang lebih dinamis.
Universitas Nusa Cendana (Undana) menunjukkan komitmen serius dalam mereformasi tata kelola informasi institusinya.
Setelah sempat menyandang predikat Badan Publik “Tidak Informatif” pada tahun 2024, sehingga Undana mulai melakukan pembenahan menyeluruh guna mempertahankan dan meningkatkan status sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.
Kehadiran Sub Unit Humas-Biro Perencanaan dan Kerja Sama (BPKS) Undana dalam kegiatan Evaluasi Monev KIP 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat secara daring, Jumat (6/3), menjadi momentum refleksi atas perbaikan internal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi kini menjadi napas utama dalam pelayanan publik di lingkungan universitas tertua di NTT ini.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Donny Yoesgiantoro, M.M., MPA., dalam sambutannya menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan membangun budaya. “Monev ini adalah sarana pembinaan agar badan publik terus meningkatkan kualitas layanan dan membangun budaya keterbukaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya Undana, pemerintah melalui Kementerian PANRB menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama Reformasi Birokrasi (RB) menuju Indonesia Emas 2045. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan RB, Agus Uji Hantara, menjelaskan bahwa visi birokrasi masa depan adalah kompetitif dan berkelas dunia.
“Birokrasi adalah motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi kunci bagi pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas,” tegas Agus.
Bagi Undana, sinkronisasi antara KIP dan Reformasi Birokrasi ini menjadi peluang untuk memperkuat posisi institusi dalam klaster perguruan tinggi negeri yang informatif secara nasional.
Meskipun telah menunjukkan progres signifikan, KI Pusat memberikan sejumlah catatan kritis bagi seluruh badan publik, termasuk perguruan tinggi. Beberapa temuan teknis yang juga menjadi fokus perbaikan Undana antara lain:
Sinkronisasi Data: Memastikan kesesuaian antara SK Penetapan DIP dengan dokumen fisik yang tersedia di laman resmi.
Aksesibilitas Realisasi Keuangan: Mengubah penyajian dokumen keuangan dari statis menjadi format yang lebih dinamis dan mudah dipahami publik.
Integrasi Sistem: Menghindari penyimpanan dokumen pada cloud eksternal yang terpisah, dan memastikan seluruh data terintegrasi dalam sistem PPID instansi.
Partisipasi aktif Undana dalam evaluasi ini menegaskan bahwa predikat “Informatif” bukan merupakan tujuan akhir, melainkan standar minimal dalam melayani masyarakat. Melalui penguatan website PPID , pembaharuan regulasi internal PPID Universitas dan digitalisasi dokumen, Undana berupaya membangun pondasi tata kelola universitas yang transparan, responsif, dan dipercaya oleh publik.
Dengan akselerasi ini, Undana optimis tidak akan lagi kembali ke masa lalu yang “tertutup”, melainkan terus melangkah sebagai badan publik yang akuntabel dan menjadi teladan keterbukaan informasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. (ade)
