Mantan Wakil Bupati Flores Timur Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Mantan Wakil Bupati Flores Timur Agustius Payong Boli. (Foto/ist)
Mantan Wakil Bupati Flores Timur Agustius Payong Boli. (Foto/ist)
banner 468x60

“Penetapan Agustius Payong Boli sebagai tersangka karena telah mempunyai dua alat bukti yang cukup dan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah terkait tindak pidana korupsi pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur,” kata I Gede Indra Hari Prabowo

KUPANG, MEDIASI NTT.COM – Mantan Wakil Bupati Flores Timur Agustius Payong Boli ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dalam kasus korupsi proyek Sistem Informasi Desa (SID) TA 2018-2018 dengan kerugian negara mencapai Rp653 juta.

Read More
banner 300250

Penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan di Kabupaten Flores Timur dilakukan Selasa (7/5 2024) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang Nomor : PRINT-23/N.3.16.7/Fd.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, telah melakukan penetapan tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, I Gede Indra Hari Prabowo menjelaskan sebelum dilakukan penetapan tersangka, tim penyidik terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap Agustius Payong Boli namun yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidik dan meminta untuk pemeriksaan tersebut dapat ditunda terlebih dahulu dengan alasan saksi sedang ada kegiatan di luar Kota
Larantuka.

Tim penyidik kata I Gede Indra Hari Prabowo melakukan ekspose perkara dan menetapkan Agustius Payong Boli sebagai tersangka karena telah mempunyai dua alat bukti yang cukup dan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah terkait tindak pidana korupsi pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada 11 Juli 2023 terhadap pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa yang termuat dalam Dokumen APBDes TA. 2018 dan 2019 dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara / daerah senilai Rp653 lebih.

Menurut I Gede Indra Hari Prabowo kasus ini bermula pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) pada 44 Desa di Kabupaten Flores Timur, dimana kegiatan atau pengadaan tersebut dilakukan di desa berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya / RAB yang dibuat oleh CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti sejumlah Rp35.000.000 dan dilaksanakan oleh CV. Rajawali dengan Direktur Thomas Libu, Kuasa Direktur CV. Rajawali Yohanes Pehan Gelar alias Yonas dan CV. Bunda Sakti dengan Direktur Martinus Ike yang mana ketiganya adalah Saudara kandung dari Agustius Payong Boli mantan Wakil Bupati Flores Timur periode tahun 2017 s/d 2022.

Kegiatan pada 44 desa tersebut dilaksanakan oleh Yuvinianus Gelang Makin alias Yuven dan Darius No Boli dengan anggaran di tiap desa senilai Rp35.000.000.

Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan di Flores Timur juga telah menetapkan dua orang tersangka yang telah didakwa dalam perkara ini dan dijatuhi Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 yaitu Yohanes Pehan Gelar dan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 dan Yuvinianus Gelang Makin.

Terhadap tersangka Agustius Payong Boli disangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lebih Subsidair Pasal 12 i Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Ben)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *