“Tujuan kegiatan ini meliputi evaluasi hasil pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun 2025, peningkatan mutu jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah, penyampaian informasi capaian pembangunan kepada masyarakat NTT,” kata Benyamin Nahak.
KUPANG, MEDIASINTT.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena menegaskan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah NTT pada TA 2025 berdampak pada terealisasinya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pada tahun 2025 Pemerintah NTT melakukan pemangkasan anggaran pada sejumlah kegiatan dan anggaranya dialihkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur,” kata Gubernur Melkiades Laka Lena dalam kegiatan Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam Mendukung Peningkatan Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi, yang dilaksanakan di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi NTT.
“Dalam keterbatasan anggaran kita masih bisa membangun berbagai infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat NTT seperti air minum, irigasi mupun jalan raya untuk kebutuhan usaha pertania,” kata Gubernur Melkiades Laka Lena.
Dia menegaskan dalam Misi Pertama RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
Dikatakannya sektor jasa konstruksi menjadi pilar ketiga RPJMD, yaitu pemerataan infrastruktur berkelanjutan, serta Dasa Cita Ketujuh, yang menitik beratkan pada pengembangan jalan, air bersih, dan rumah layak huni guna mewujudkan NTT yang sejahtera.
Menurut politis Partai Golkar ini tahun anggaran 2025 merupakan periode penting bagi pembangunan infrastruktur di NTT, dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada sektor jalan, sumber daya air, permukiman, serta sarana pendukung pelayanan dasar lainnya.
Di menambahkan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kegiatan evaluasi ini tidak hanya menilai capaian fisik dan kualitas pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan ke depan yang perlu ditangani pada masa mendatang,” kata Melki Laka Lena.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benyamin Nahak dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan rapat kerja tahunan, khususnya untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur Tahun 2025 serta meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan.
“Tujuan kegiatan ini meliputi evaluasi hasil pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Provinsi NTT Tahun 2025, peningkatan mutu jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah, penyampaian informasi capaian pembangunan kepada masyarakat NTT,” kata Benyamin Nahak. (Beny)
