KUPANG, MEDIASI NTT.COM- Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang TA 2023.
Pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang itu dilakukan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur mulai berlangsung 16 April hingga 8 Mei 2024 yang diawali dilakukan pertemuan BPK-RI dengan Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai awal dari pemeriksaan atas LKPD T.A.2023 di Oelamasi, Selasa (16/4/2024).
Penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba hadir langsung dalam kegiatan ini, didampingi Plt.Sekda Mesak Elfeto, Asisten 3 Novita Foenay, Plt.Asisten 1 Juhardi Selan, Pimpinan OPD, serta Tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan NTT yang diketuai Sofia Budiwati.
Pj.Bupati Kupang Alexon Lumba pada kesempatan itu berharap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kupang untuk bersikap aktif dan mengikuti proses pemeriksaan BPK secara baik.
Ia mengingatkan para pimpinan OPD lingkup Pemkab Kupang untuk membangun koordinasi dan membantu tim pemeriksa dengan memberikan data dan hal-hal lain yang diminta.
“Bapak/ibu pimpinan OPD agar cepat respon dan tanggap terhadap apapun yang diminta oleh tim pemeriksa. Mengingat ada konsekwensi dari tenggang waktu pemeriksaan,” kata Alexon Lumba.
Alexon Lumba juga berharap semua pimpinan OPD bekerja keras dan berkolaborasi sehingga opini WTP yang dimiliki oleh Pemkab Kupang pada 2023 dapat di pertahankan saat ini.
“Hargai waktu yang sudah ditetapkan oleh BPK dan apa yang sudah diperoleh oleh pemimpin kita terdahulu, dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan harus kita pertahankan. Jangan di masa saya yang hanya satu tahun, grade menurun,” kata dia.
Selain itu, ia inginkan penataan dan pembenahan aset dilakukan terus menerus dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, Alexon Lumba pesankan agar segera dilengkapi.
Pada kesempatan itu Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT, Sofia Budiwati menyebutkan tujuan dan sasaran pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hal lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan LKPD Tahun 2023 pada Pemkab Kupang.
Dia berharap peran aktif dan dukungan semua OPD sehingga pemeriksaan BPK di Lingkup Pemkab Kupang bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Kami melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bapa dan ibu mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan pendataan yang diperlukan guna mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik,” ungkapnya. (ben)
