“Intinya bahwa apa yang disampaikan pada saat demo di DPRD bukanlah hal baru, tetapi merupakan hal yang diulang-ulang penyampaiannya,” kata Bupati Heribertus Nabit.
RUTENG, MEDIASI NTT.COM – Bupati Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Heribertus Nabit mengataka, pemerintah setempat sejak 2023 yang lalu berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan para nakes meski sebenarnya ada aturan yang membolehkan penghentian mereka.
“Berkaitan dengan persoalan para tenaga kesehatan ini, Pemkab Manggarai sejak tahun lalu berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan mereka, meski sebenarnya ada aturan yang membolehkan penghentian mereka,” kata Bupati Heribertus Nabit saat dihubungi, pada Minggu (14/4).
Pemkab Manggarai kata Bupati Heribertus Nabit berpandangan bahwa keberadaan para nakes itu masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan dibidang kesehatan di Kabupaten Manggarai.
Di sisi lain, Pemkab Manggarai kata dia tidak ingin angka pengangguran meningkat tajam yang akan berdampak pada banyak hal.
Kebijakan ini diharapkan akan diteruskan pada tahun 2024 ini, namun pada pertengahan Februari 2024, para tenaga kesehatan secara bersama-sama menemui Pemkab yang diwakili Sekda menyampaikan beberapa aspirasi.
Ada yang segera ditangani, ada juga yang harus disampaikan ke Pemerintah pusat untuk ditangani karena memang merupakan kewenangan Pemerintah pusat.
“Intinya semua yang disampaikan para nakes sudah ditindaklanjuti,” kata Bupati Heribertus Nabit.
Menurut dia pada 6 Maret 2024 lalu dilakukan aksi demo lagi oleh para Nakes yang masih menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama, yaitu menghimbau Pemkab Manggarai untuk mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya untuk tenaga kesehatan kategori tertentu, agar diangkat tanpa test, agar formasi PPPK disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas.
Dengan permintaan agar tenaga kesehatan dengan kategori tertentu ditempatkan di Puskesmas asal dalam seleksi PPPK dengan memberikan prioritas kepada Nakes asal Kabupaten Manggarai, agar Dinkes membagikan Surat Perjanjian Kerja TA 2024, Agar Nakes non-ASN diberikan upah sesuai UMR.
Menurut Bupati Heribertus Nabit ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan berulangkali dan ditindaklanjuti, ada yang sudah disampaikan ke Pemerintah pusat karena memang merupakan kewenangan Pusat.
“Hal ini juga sudah disampaikan berulang kali,” kata Bupati Heribertus Nabit.
Namun kata dia ada yang juga tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak masuk akal seperti memprioritaskan nakes asal Kabupaten Manggarai, ada yang memang telah berulang kali disampaikan bahwa belum bisa dipenuhi karena keterbatasan angggaran sehingga belum bisa dipeuhi sesuai UMR).
“Intinya bahwa apa yang disampaikan pada saat demo di DPRD bukanlah hal baru, tetapi merupakan hal yang diulang-ulang penyampaiannya,” kata Bupati Heribertus Nabit.
Jika demikian kata dia ada dua hal yaitu ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan dan ketidakpercayaan kepada Pimpinan Daerah untuk meneruskan atau menyelesaikan aspirasi yang ada.
“Apabila demikian, maka berarti perkenankan saya juga untuk menunjukkan ketidakpercayaan kepada mereka,” tegas Heribertus Nabit.
Terkait permintaan maaf menurut dia belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena masih suasana liburan.
“Saat ini masih suasa liburan dan saya belum mendapat laporan secara detail mengenai hal ini yaitu permohonan maaf para nakes, jadi tidak bisa memberikan komentar lebih banyak,” kata Bupati Heribertus Nabit. (Ben)
