“Kalau dunia kedokteran Indonesia maju, dunia kedokteran rukun, dunia kedokteran bergandengan tangan, bergotong royong, ya ujungnya rakyat, masyarakat yang mendapatkan asas kemanfaatannya,” kata Rahmat.
Jakarta, MedisiNTT.Com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo menyambut positif terbentuknya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Menurut Rahmat, pembentukan PDSI tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, apalagi sampai kebakaran jenggot.
“Kita introspeksi diri, kita tidak perlu kebakaran jenggot dengan organisasi baru ini (PDSI), kita positif sajalah, enggak usah terlalu berlebih-lebihan, toh juga enggak ada larangan,” ujar Rahmat kepada wartawan, Rabu (27/4/2022).
Rahmat mengatakan pembentukan PDSI ini dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945 khususnya Pasal 28 yang menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul warga negara. Selain itu, kata dia, dalam peraturan perundangan-undangan terkait kedokteran, tidak ada larangan sama sekali membentuk organisasi profesi kedokteran di luar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.
“Saya buka-buka peraturan perundang-undangan, kan tidak ada larangan itu (membuat organisasi di IDI). Saya kira kita berpikir positif saja. IDI juga ada, organisasi itu (PDSI) juga tidak dilarang, tetapi sebagai sebuah negara hukum kita harus taat kepada UU terutama konstitusi, peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut dunia kedokteran di Indonesia,” tegasnya.
Menurut Rahmat, kehadiran PDSI harus dijadikan momentum untuk bekerja sama, berkolaborasi dan berkoordinasi dalam mengembangkan dunia kedokteran. Dia menilai tujuan akhir dari pengembangan dunia kedokteran adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang makin berkualitas.
“Kalau dunia kedokteran Indonesia maju, dunia kedokteran rukun, dunia kedokteran bergandengan tangan, bergotong royong, ya ujungnya rakyat, masyarakat yang mendapatkan asas kemanfaatannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rahmat mengatakan kolaborasi dari berbagai organisasi kedokteran termasuk IDI dan PDSI harus terus dioptimalkan agar bisa menyelesaikan pekerjaan rumah besar, yakni ketidakadilan di dunia kedokteran dari hulu sampai hilir.
Dia mencontohkan masih terdapat ribuan dokter telah lulus pendidikan, tetapi belum bisa melakukan praktek karena terkendala izin praktik.
“Juga keberadaan dokter spesialis yang tidak adil, yang menumpuk di perkotaan. Indonesia ini kan luas, daerah terpencil punya hak untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan dari dokter spesialis, nyatanya belum. Kita berpikir ke situ saja, bagaimana ketidakadilan ini kita perbaiki bersama. Melalui apa? Yah, melalui IDI atau organisasi di luar IDI,” katanya.
Diketahui, PDSI secara resmi dideklarasikan hari ini, Rabu (27/4/2022). Deklarasi PDSI dipimpin Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
“PDSI tidak memiliki kaitan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). PDSI adalah organisasi resmi, sah berdasarkan SK Kemenkumham /nomor AHU-003638.AH.01.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia,” kata Jajang saat memberi sambutan pembuka pada acara deklarasi PDSI.(*/rian)
