“Meskipun ada keterlambatan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat, namun kita harus segera menginventarisir dan mensosialisasikan dengan baik dana tersebut agar tidak terjadi masalah, karena sebelum pembagian saja, sudah ada desa yang mau menolak dana Seroja. Saya harap, kita harus cepat tanggap dan menurunkan tim ke desa- desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Jerry Manafe.
Oelamasi, MediasiNTT.Com – Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe memimpin langsung rapat kordinasi penanggulangan bencana alam yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bupati Kupang,Jumat, diikuti para Forkopimda Kabupaten Kupang, Staf Ahli Bupati Paulinus Ati, Tim Basarnas NTT, para pimpinan OPD terkait salah satunya Kalak BPBD Titus Samuel Tinenti,serta LSM/NGO.
Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe mengatakan Kabupaten Kupang merupakan salah satu wilayah di NTT yang rawan terhadap bencana baik itu bencana alam maupun bencana sosial.
Sehingga instansi terkait salah satunya BPBD agar memperhatikan beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di NTT salah satunya badai Seroja dan COVID-19.
Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe mengatakan bahwa badai Seroja pertama kali terjadi dan menyebabkan banyak korban jiwa di Kabupaten Kupang.
Kata Jerry Manafe, masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk terus berhati-hati dalam menghadapi bencana.
Menurutnya dana bantuan seroja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kiranya dapat digunakan secara tepat sasaran.
Tidak hanya itu, Manafe menekankan bahwa harus ada transparansi dalam penyaluran dana seroja maupun dana COVID-19 agar tidak ada persoalan hukum ke depannya.
Wabup Jerry berharap pihak LSM, Forkopimda dan dinas terkait bisa berkolaborasi memberikan masukan yang baik dalam menangani persoalan ini termasuk dalam hal penyaluran bantuan dana Seroja.
Manafe melanjutkan, agar tim yang sudah terbentuk pada waktu lalu juga melibatkan camat dan kepala desa yang desanya terdampak Seroja cukup serius.
“Meskipun ada keterlambatan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat, namun kita harus segera menginventarisir dan mensosialisasikan dengan baik dana tersebut agar tidak terjadi masalah, karena sebelum pembagian saja, sudah ada desa yang mau menolak dana Seroja. Saya harap, kita harus cepat tanggap dan menurunkan tim ke desa- desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Jerry Manafe.
Dirinya mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak seperti tokoh agama yang membantu mensosialisasikan serta mengantisipasi masalah, juga bantuan dari Forkopimda untuk terus mengawal dana Seroja dan dana COVID-19 agar tidak disalahgunakan dalam mengimplementasikan dana tersebut karena ini merupakan dana kemanusiaan yang harus sampai pada sasarannya.
Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Ridwan Ansar juga menenkan hal serupa, terkait dana Seroja yang sudah diturunkan oleh Pemerintah Pusat kiranya bisa diverifikasi secara baik agar tidak menjadi masalah kedepannya.
“Jika ada persoalan dilapangan kiranya disampaikan ke Forkopimda untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat demi membangun Kabupaten Kupang tercinta,” kata Ansar.
Dalam kesempatan itu Kapolres Kupang FX Irwan Arianto juga mengingatkan terkait bencana di Indonesia khususnya Kabupaten Kupang yang selalu menjadi langganan bencana, salah satunya bencana COVID-19.
Dimana, Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kupang masih menjadi peringkat pertama dari belakang.
Dia berharap melalui rakor ini bisa mengupayakan dan mengambil langkah tepat dalam mengetahui kendala teknis dan taktis dilapangan.
Kapolres Kupang juga menyatakan bahwa TNI/Polri siap membantu Pemerintah untuk akselerasi pencegahan penanganan dan sebagainya.
Dia berharap agar semua satgas terkait punya visi dan misi yang sama demi kemanusiaan.
“Kami siap mendampingi dan membantu mulai dari proses perencanaan sampai ke penyaluran dana demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang lebih baik,”tegas Kapolres.
Tidak hanya itu, pada kesempatan ini juga Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis berharap dengan rakor ini, kehadiran dan kerja sama semua pihak terkait mampu menyelesaikan masalah bukan menambah masalah baru dalam penyaluran dana Seroja di wilayah kab. Kupang.
“Saya harap tidak ada permasalahan dalam penyaluran dana Seroja seperti yang sudah dibicarakan waktu lalu. Harus ada kekompakan dan kerja sama yang baik demi mengantisipasi hal tersebut terjadi,” kata Dandim.
Akhir kata, selaku bagian dari Forkopimda dan warga Kabupaten Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Erianto Siagian menyarankan perlu adanya peta resiko agar bisa mengetahui resiko apa yang mungkin terjadi dan bisa mengantisipasi bencana selanjutnya baik kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Perlu ada kerja sama berbagai pihak melalui sosialisasi dan publikasi.
Siagian berharap, terkait dengan dana bencana yang akan disalurkan kiranya dilakukan secara transparan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari demi kab. Kupang yang lebih baik.(Rio/gige)
